MANADO – Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Sulawesi Utara, Jacob Hendrik Pattipeilohy, S.H., M.H., memimpin upacara pelantikan, pengambilan sumpah, dan serah terima jabatan Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi (Wakajati) Sulut serta sejumlah pejabat Eselon III di lingkungan Kejati Sulut, Kamis, 23 April 2026.
Kegiatan yang digelar di Aula Sam Ratulangi Kejati Sulut tersebut menetapkan Feri Tas, S.H., M.H., M.Si., sebagai Wakajati Sulut yang baru, menggantikan Eko Adhyaksono, S.H., M.H., yang kini mengemban tugas sebagai Wakajati Sumatera Utara.
Selain itu, sejumlah pejabat turut dilantik, yakni Dr. Reinhard Tololiu, S.H., M.H., sebagai Asisten Tindak Pidana Umum, Dr. Titin Herawati Utara, S.H., M.H., sebagai Asisten Pengawasan, Adi Imanuel Palebangan, S.H., M.H., sebagai Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Tomohon, Tasjrifin Muljana Abdul, S.H., M.H., sebagai Kajari Kotamobagu, serta Erwin Widihantono, S.H., M.H., sebagai Kajari Bitung.
Dalam sambutannya, Kajati Sulut menegaskan bahwa rotasi dan promosi jabatan merupakan bagian dari upaya penyegaran sumber daya manusia di lingkungan kejaksaan.
“Hal ini guna menggerakkan dinamika organisasi serta meningkatkan semangat kerja yang berdampak pada peningkatan kualitas pelaksanaan tugas,” ujar Pattipeilohy.
Ia juga mengingatkan seluruh pejabat yang baru dilantik agar mampu menjawab harapan masyarakat melalui penegakan hukum yang humanis dan berkeadilan.
“Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dan kearifan lokal, serta menghindari gaya hidup hedonis dengan tetap menerapkan pola hidup sederhana,” tegasnya.
Upacara tersebut turut dihadiri para Asisten, Koordinator, Plt. Kepala Bagian Tata Usaha, Ketua dan Pengurus Ikatan Adhyaksa Dharmakarini Wilayah Sulut, para Kepala Kejaksaan Negeri, serta jajaran pejabat struktural Kejati Sulut.
Sementara itu, Kajari Kotamobagu yang baru dilantik, Tasjrifin Muljana Abdul, diketahui memiliki pengalaman dalam penanganan isu strategis, termasuk pernah tergabung dalam Satuan Tugas (Satgas) Penertiban Kawasan Hutan (PKH) sebagai koordinator di Kejati Sumatera, berdasarkan Surat Jampidsus Nomor B-602/F/Fjp/02/2025 tertanggal 7 Februari 2025.
Satgas PKH sendiri diketahui beberapa kali melaksanakan tugas di wilayah hukum Sulawesi Utara, termasuk observasi terbaru di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan terkait aktivitas pertambangan ilegal.
Dengan pelantikan ini, diharapkan kinerja Kejaksaan di wilayah Sulawesi Utara semakin optimal dalam menjaga supremasi hukum serta memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. ***
