Halosulawesi.com, BOLSEL- Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan (Bolsel) dengan capaian opini WTP ini berkomitmen untuk terus meningkatkan tata kelola keuangan daerah yang transparan, akuntabel, dan sepenuhnya berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Bupati Bolaang Mongondow Selatan (Bolsel), H. Iskandar Kamaru, S.Pt., M.Si., menghadiri acara penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten/Kota Se-Provinsi Sulawesi Utara Tahun Anggaran 2025. Acara ini berlangsung khidmat di Kantor BPK RI Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara, Manado Jum’at (29/05/26).
Dalam momentum penting tersebut, Kepala BPK RI Perwakilan Sulawesi Utara, Bapak Bombit Agus Mulyo, S.E., M.M., Ak., CA., CSFA, ERMAP, GRCP, GRCA, mengumumkan bahwa dari total entitas yang diperiksa, sebanyak 13 daerah berhasil meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), sementara 1 daerah belum mencapai predikat tersebut.
Meskipun mayoritas daerah berhasil meraih opini WTP, Kepala BPK RI Sulut memaparkan sejumlah temuan yang perlu menjadi perhatian dan bahan evaluasi bagi Pemerintah Daerah se-Sulawesi Utara:
Kekurangan Volume Pekerjaan: Ditemukan pada 697 paket pekerjaan dengan nilai mencapai Rp13,80 Miliar yang tersebar di 14 entitas. Pemerintah Daerah telah menindaklanjuti dengan melakukan penyetoran pengembalian sebesar Rp3,32 Miliar.
Kelebihan Pembayaran Belanja Pegawai: Terjadi kepada 716 pegawai dengan total Rp3,83 Miliar pada 13 entitas. Dari jumlah tersebut, telah disetorkan kembali sebesar Rp464,99 Juta.
Pengelolaan PAD Belum Optimal: Mengakibatkan kekurangan penerimaan senilai Rp2,10 Miliar pada 14 entitas. Pemerintah Daerah telah melakukan penyetoran sebesar Rp94,19 Juta.
Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas: Terjadi kepada 1.062 pegawai sebesar Rp1,56 Miliar pada 10 entitas. Pemerintah Daerah telah melakukan penyetoran pengembalian sebesar Rp699,26 Juta.
Menyikapi hasil tersebut, Bapak Bombit Agus Mulyo memberikan pesan tegas terkait esensi dari pengelolaan keuangan negara.
”Kita harus bisa mewujudkan cita-cita pendiri bangsa, yakni mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur, yaitu dengan mengelola dan menggunakan setiap satu rupiah uang negara untuk mensejahterakan rakyat. Kami berharap pada tahun ini, Pemerintah Daerah dapat terus meningkatkan capaian indikator kesejahteraan rakyat. Perolehan opini ‘Wajar Tanpa Pengecualian’ akan sia-sia jika kesejahteraan rakyat belum tercapai,” tegas Kepala BPK RI Sulut.
Didapuk untuk mewakili seluruh Kepala Daerah se-Sulawesi Utara yang hadir, Bupati Iskandar Kamaru menyampaikan rasa syukur dan apresiasinya. Beliau menekankan bahwa raihan opini WTP adalah sebuah kebanggaan, namun juga menjadi pengingat untuk terus berbenah.
”Ini merupakan hal yang perlu kita banggakan dan syukuri. WTP bukanlah titik di mana kita berhenti untuk tetap berkembang, tapi sebagai evaluasi bahwa kita akan berusaha lebih baik ke depannya,” tegas Bupati Iskandar.
Di hadapan jajaran BPK RI, Bupati juga menyampaikan ucapan terima kasih sekaligus permohonan maaf apabila selama proses audit dan kunjungan BPK ke daerah-daerah terdapat kekurangan dalam penyambutan maupun penyajian data. Beliau memberikan penekanan khusus pada pencapaian gemilang Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.
”13 daerah yang berhasil mencapai WTP, khususnya Bolaang Mongondow Selatan sendiri yang mencapai WTP untuk ke-12 kalinya berturut-turut, merupakan hal yang patut kita syukuri dan banggakan,” tambahnya.
Turut hadir dalam acara penyerahan LHP LKPD ini turut dihadiri oleh jajaran eksekutif dan legislatif se-Provinsi Sulawesi Utara, di antaranya Bupati dan Wali Kota se-Provinsi Sulawesi Utara, Ketua DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, Arifin Olii, Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Bolsel, Inspektur Daerah Kabupaten Bolsel, Kepala BPKPD Kabupaten Bolsel, Para Ketua DPRD Kabupaten/Kota se-Sulut, Para Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota se-Sulut, Para Inspektur dan Kepala BPKPD Kabupaten/Kota se-Sulut, serta para tamu undangan lainnya. (Av9)
