BOLMONG– Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bolaang Mongondow (Bolmong) terus berupaya meningkatkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor pajak dan retribusi.
Adapun alah satu langkah yang ditempuh adalah dengan menggelar High Level Meeting (HLM) atau Sosialisasi Penggalian Potensi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta Penerapan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah.
Dalam Kegiatan ini dirangkaikan dengan Uji Coba SIMTAX Connection (Pembayaran Pajak Daerah Terintegrasi) dan Launching QRIS Retribusi Pelayanan Kesehatan.
Untuk acaranya berlangsung di The Sentra Manado Hotel, pada Rabu, 13 November 2024, ini dibuka dan diberi sambutan oleh Plt. Sekretaris Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow, DR. (HC). Ramlah, SE., M.Si, mewakili Penjabat Bupati Bolmong, dr. Jusnan C. Mokoginta, MARS.
Dalam sambutannya, Plt. Sekda menekankan pentingnya optimalisasi pendapatan asli daerah dari sektor pajak dan retribusi. Ia juga mengajak seluruh ASN untuk mendalami dan memahami Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
“Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kompetensi ASN pemungut pajak dan retribusi, serta QRIS merupakan upaya untuk mengubah transaksi tunai menjadi non tunai berbasis digital,” ujar Plt. Sekda.
Pada acara tersebut, Elsa Natalia, S.Sos., M.Si., Analis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda pada Direktorat Pendapatan Daerah Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kemendagri, turut hadir memberikan materi.
Salah satu momen penting dalam acara ini adalah penyerahan QRIS Retribusi Pelayanan Kesehatan kepada 18 UPTD Puskesmas se-Kabupaten Bolmong oleh Plt. Sekretaris Daerah DR. (HC). Ramlah, SE., M.Si, didampingi oleh Kepala BKD Drs. Ashari Sugeha dan Kadis Kesehatan Drs. I Ketut Kolak, M.Kes.
Bank Sulut Go juga turut hadir memberikan sosialisasi penggunaan QRIS BSG kepada Kepala Puskesmas se-Kabupaten Bolmong.
Dengan diperkenalkannya SIMTAX Connection dan QRIS untuk pembayaran retribusi kesehatan, diharapkan akan meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah, serta mendorong peningkatan pendapatan asli daerah.*
