DPRD Bolmut Bahas Ranperda APBD Perubahan 2025

BOLMUT – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bolaang Mongondow Utara (Bolmut) menggelar rapat paripurna pada Senin (25/8/2025) untuk membahas Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) Tahun Anggaran 2025.

Bupati Bolmut, Sirajudin Lasena (SJL), menyampaikan bahwa Ranperda Perubahan APBD-P Tahun 2025 disusun untuk menyesuaikan arah kebijakan pembangunan daerah, dinamika fiskal, serta kebutuhan prioritas masyarakat.

“Perubahan APBD ini diharapkan mampu menjawab tantangan dan mendukung kelanjutan program strategis daerah, baik dari sisi pendapatan, belanja, maupun pembiayaan,” jelas Bupati.

Ia juga menambahkan bahwa penyusunan APBD-P Tahun 2025 merupakan bagian dari siklus pengelolaan keuangan daerah sebagaimana diatur dalam peraturan pemerintah Nomor 12 Tahun 2019.

Bupati SJL menjelaskan bahwa nota keuangan dan Ranperda tentang perubahan APBD-P Tahun 2025 disampaikan sebagai tindak lanjut persetujuan bersama KUA-PPAS Perubahan APBD Tahun 2025 pada Rapat Paripurna DPRD tanggal 5 Agustus 2025. Ia juga memberikan gambaran umum mengenai kebijakan total pendapatan tahun 2025.

Ketua DPRD Bolmut, Franky Chendra, menyatakan bahwa pihaknya akan melakukan pembahasan secara mendalam bersama tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) agar Ranperda Perubahan APBD 2025 benar-benar berpihak pada kepentingan masyarakat.

“Kita berharap seluruh proses pembahasan dapat berjalan sesuai mekanisme, transparan, dan tepat waktu,” terang Frangky.

Ia juga menjelaskan bahwa rapat paripurna ini merupakan tahap awal dari serangkaian proses pembahasan sebelum Ranperda Perubahan APBD 2025 ditetapkan menjadi Peraturan Daerah (Perda).

Badan Anggaran DPRD bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah akan menjadwalkan pembahasan lanjutan terkait detail perubahan anggaran APBD-P Tahun 2025.

Rapat dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Bolmut, Frangky Chendra, bersama para Wakil Ketua Depri Pontoh dan Saiful Ambarak, serta dihadiri oleh Bupati Bolmut, Wakil Bupati, Anggota DPRD, jajaran Forkopimda, dan pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD). ***