ads

DPRD Bolsel Resmi Sahkan KUA-PPAS Tahun 2026

Halosulawesi.com, Bolsel- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan (Bolsel) gelar Rapat Paripurna Tahap II Penandatanganan Nota Kesepakatan KUA dan PPAS T.A 2026 , Ruang rapat DPRD Bolsel Kompleks Perkantoran Panango Bolaang Uki, pada Kamis (4/9/25).

Rapat di pimpin Wakil Ketua DPRD Ridwan Olii ,SE bersama Djefry Jauhari , dan di hadiri langsung oleh Bupati Bolaang Mongondow Selatan Hi. Iskandar Kamaru.,S.Pt,M.Si , para Asissten , Anggota DPRD , pimpinan OPD , para Camat dan para ASN.

Bupati menyampaikan bahwa proses pembahasan kebijakan umum anggaran (KUA) dan prioritas plafon anggaran sementara PPAS tahun anggaran 2026 dapat berjalan dengan lancar dan dilakukan melalui penyamaan persepsi antara eksekutif dan legislatif sehingga di aplikasikan sebagai pedoman bagi pemerintah daerah dalam penyusunan rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2026 .

” Strategi dan kebijakan yang jadi prioritas dalam pelaksanaan APBD tahun anggaran 2026 yang telah dituangkan dalam kebijakan umum anggaran dan prioritas plafon anggaran ini selanjutnya akan dijabarkan dalam program dan kegiatan dalam penyusunan rancangan APBD “ucap Bupati Iskandar.

Maka dari Bupati berharap penyusunan APBD tahun anggaran 2026 dapat berjalan optimal sehingga dapat mencapai target kinerja tahun pertama RPJMD tahun 2025-2029 .

Ia pun mengajak agar tetap solid , bersatu dan bersinergi demi keberhasilan pembangunan di daerah yang kita cintai ini, karena pada hakekatnya keberhasilan Kab. Bolsel merupakan perwujudan sinergi kinerja pemerintah daerah , DPRD dan seluruh masyarakat yang di ukur pada penilaian berbagai indikator pada visi misi Bolsel dan di refleksikan dalam target-target pada RKPD dan KUA – PPAS setiap tahunya.

Bupati menambahkan untuk pelayanan pendidikan dan kesehatan menjadi perhatian kita bersama , dan untuk Pustu sesuai edaran menteri kesehatan bahwa di setiap Pustu harus ada satu bidan dan minamal dua perawat dan ini bisa diisi oleh PNS ataupun PPPK sesuai dengan keputusan dari dinas kesehatan sendiri

” Mudah-mudahan akhir bulan dan awal Oktober kami akan umumkan untuk penempatan di 76 Pustu, di samping itu untuk puskesmas rawat inap itu harusnya ada tiga dokter umum ” ungkap Iskandar.

Kemudian infrasturktur jalan dan bendungan sudah mendapat titik terang dan untuk tahun ini sudah akan dilaksanakan oleh balai dengan dua irigasi yang sudah disetujui .

” Semoga Presiden dengan kebijakan ini akan diambil alih oleh balai untuk pelaksanaan dari pada infrastruktur baik jalan dan sebagainya” pungkasnya.

Terkait dengan retribusi dan pajak daerah , sesuai dengan Ederan Mendagri dan sudah mengikuti zoom dengan Mendagri Untuk kenaikan pajak PBB P2, Bupati mengharapkan agar ada diskusi dengan baik dengan masyarakat maupun tokoh-tokoh masyarakat agar supaya tidak ada imbasnya untuk masyarakat .

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *