Halosulawesi.com, BOLSEL- Wakil Bupati Bolaang Mongondow Selatan Deddy Abdul Hamid, secara resmi memimpin jalannya rapat Exit Meeting bersama Tim Pemeriksa dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Sulawesi Utara. Pertemuan tersebut dilaksanakan di Ruang Rapat Berkah, Komplek Perkantoran Panango, pada Selasa (05/05/26).
Rapat Exit Meeting ini diselenggarakan sebagai penanda berakhirnya masa tugas lapangan tim auditor BPK dalam rangka pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Bolsel Tahun Anggaran sebelumnya.
Wabup Deddy mengucapakan Terimakasih kepada BPK bersama team yang sudah melaksanakan audit 1 bulan lebih , semoga pelaksanaan audit selama ini masih tetap dalam sehat dan baik.
Dia juga menyampaikan terhadap beberapa konsep akan segara di tanggapi , seluruh catatan BPK kurang lebih 13 konsep menjadi perhatian dan bahan perbaikan pengelolaan keuangan di Bolsel.
” Mohon agar beberapa catatan untuk kiranya BPK memberikan rekomendasi dan menjadi perhatian kita semua, ” ungkap Wabup.
Ia juga menambahakan seperti bantuan sosial agar di hubungi lagi penerimanya.
” Kedepan harus di beritahu , bantuan tahun ini di pergunakan tahun ini agar Tidak menjadi catatan,” tambahnya.
Lanjut, tentu ini menjadi perhatian dinas dinas agar catatan catatan dari BPK agar menjadi perhatian dan di perbaiki.
Akhir kata Pemda memohon maaf apabila pelaksanan pemeriksaan ada hal bersama kurang berkenan , tentu selaku Pemda memohon petunjuk langka selanjutnya menuju perbaikan bersama.
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Sulawesi Utara memaparkan sejumlah poin penting hasil pemeriksaan pendahuluan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan. Pemeriksaan ini berfokus pada kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), kecukupan pengungkapan informasi, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan survei penilaian integritas (SPI).
Dalam pemaparannya, Tim BPK menyampaikan bahwa meskipun secara umum administrasi berjalan baik, terdapat beberapa catatan strategis yang perlu segera ditindaklanjuti oleh setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Berdasarkan uji petik yang dilakukan, sektor aset menjadi salah satu sorotan utama, khususnya terkait manajemen kendaraan dinas.
“adanya catatan ketidaksesuaian data pada Kartu Inventaris Barang (KIB), di mana kendaraan yang sudah rusak berat atau hilang masih tercatat sebagai aset aktif. Kami mengimbau OPD untuk melaporkan kondisi tersebut ke bagian aset agar dapat dikoreksi secara akurat,” ujar perwakilan Tim Pemeriksa BPK.
Selain terkait dengan aset, BPK juga menyoroti beberapa poin lainnya, antara lain
Belanja Pegawai dan TPP mengingat Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP), BPK meminta Pemda memperkuat landasan aturan TPP untuk tahun 2026. Selain itu, akumulasi ketidakhadiran pegawai harus dihitung secara presisi sebagai pengurang TPP.
Sektor Kesehatan diminta menyesuaikan pengadaan obat melalui mekanisme Etalase Konsolidasi sesuai arahan Kemenkes untuk menghindari pemborosan anggaran. Selain itu, perhitungan jasa pelayanan Puskesmas harus segera merujuk pada Permenkes terbaru.
Pengawasan Konstruksi BPK menegaskan agar satu konsultan pengawas tidak menangani lebih dari tiga paket pekerjaan sekaligus guna menjamin kualitas.
Sejauh ini, progres pencapaian administratif Kabupaten Bolsel tetap menunjukkan tren positif dan menjadi salah satu yang tertinggi di Provinsi Sulawesi Utara. Dukungan penuh dari seluruh jajaran OPD diharapkan dapat mempertahankan performa tersebut demi meraih opini audit terbaik.
Kegiatan dilanjutkan dengan penyerahan laporan keuangan pemerintah Kabupaten Bolsel oleh BPK RI perwakilan sulut.
Turut hadir, Team BPK RI perwakilan sulut , Pimpinan OPD .
