Halosulawesi.com, BOLSEL- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan (Bolsel) menggelar Rapat Paripurna dalam rangka Pembicaraan Tingkat II atas Penetapan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026, sekaligus Pengajuan Ranperda Inisiatif Pemerintah Daerah di luar Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda), yang berlangsung di Ruang Rapat Paripurna DPRD Bolsel, Panango pada Jum’at (14/8/26).
Rapat paripurna ini menjadi bagian penting dalam proses penetapan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026, sekaligus memperkuat sinergi antara Pemerintah Daerah dan DPRD dalam memastikan kebijakan anggaran diarahkan pada program prioritas pembangunan serta kebutuhan masyarakat.
Bupati Bolsel Dr (C) H. Iskandar Kamaru, S.Pt., M.Si., dalam sambutannya menyampaikan bahwa, Pemerintah Kabupaten Bolsel memperoleh tambahan anggaran sebesar Rp13,8 miliar berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 198 Tahun 2026.
“Tambahan anggaran ini akan kita fokuskan pada program prioritas yang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat,” ucap Bupati Iskandar.
Tambahan anggaran tersebut akan diarahkan untuk sejumlah kebutuhan prioritas, di antaranya revitalisasi jalan, alokasi dana desa, Gerakan Pangan Murah (GPM) dan cadangan beras, dukungan pelaksanaan pemilihan Sangadi, penyesuaian BPJS, penambahan dokter spesialis jantung, perbaikan asrama mahasiswa Bolsel di Gorontalo, perlengkapan siswa SMP, serta beasiswa akhir studi dan program anak asuh.
Selain itu, Bupati menyampaikan perpanjangan masa kontrak ASN PPPK Paruh Waktu hingga Desember 2026, yang disertai penyesuaian tambahan gaji sebesar Rp250 ribu per bulan mulai Oktober hingga Desember 2026.
“Kita berharap kebijakan ini dapat memberikan kepastian dan mendukung kesejahteraan para PPPK Paruh Waktu,” ujarnya.
Bupati menegaskan bahwa pelaksanaan Perubahan APBD harus dilakukan secara efektif, efisien, transparan, dan tepat sasaran. Ia juga mengajak seluruh pihak untuk bersama-sama mengawal penggunaan anggaran agar setiap program yang dilaksanakan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.
“Mari kita kawal bersama agar anggaran ini benar-benar memberikan manfaat dan mendorong kemajuan daerah,” tegasnya.
Menurutnya, sinergi antara eksekutif dan legislatif menjadi kunci dalam memastikan kebijakan anggaran dapat menjawab kebutuhan masyarakat sekaligus mendukung percepatan pembangunan daerah.
Rapat paripurna tersebut turut dihadiri Sekretaris Daerah, para Asisten Sekretariat Daerah, pimpinan OPD, para Camat, Sangadi, serta ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.
