ads

Pemkot Kotamobagu Siapkan Langkah Pembenahan Sistem Pengelolaan Sampah

KOTAMOBAGU- Pemerintah Kota (Pemkot) Kotamobagu mulai menyiapkan langkah pembenahan sistem pengelolaan sampah dengan mendorong pola pengolahan berbasis kecamatan.

Kebijakan ini diarahkan untuk mengurangi ketergantungan terhadap Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) sekaligus meningkatkan efektivitas penanganan sampah dari sumbernya.

Rencana perubahan tersebut menjadi salah satu pembahasan dalam rapat koordinasi yang dipimpin langsung Wali Kota Kotamobagu, Weny Gaib, Senin (9/11/2026), di ruang kerja Wakil Wali Kota Kotamobagu.

Rakor itu melibatkan sejumlah pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD), staf ahli, lurah, dan sangadi. Hadir pula Sekretaris Daerah Sofyan Mokoginta, Asisten II Noval Manoppo, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Erwin Pasambuna, Kepala Dinas PUPR Claudi Mokodongan, serta Kepala Dinas PMD Chelsie Paputungan.

Dalam pembahasan tersebut, Weny mendorong adanya perubahan pola penanganan sampah agar tidak seluruhnya bergantung pada pengangkutan menuju TPA. Pemerintah daerah mulai mengkaji sistem yang memungkinkan sampah dipilah dan diolah terlebih dahulu di wilayah kecamatan.

Melalui skema ini, sampah organik dan anorganik akan dipisahkan untuk memudahkan proses pengolahan. Sementara material yang sudah tidak memiliki nilai pengolahan atau residu baru akan diteruskan ke TPA.

Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kotamobagu, Erwin Pasambuna, mengatakan rencana tersebut membutuhkan persiapan yang matang, terutama dari sisi pembiayaan dan kesiapan infrastruktur.

Menurutnya, kebutuhan anggaran untuk merealisasikan program tersebut diperkirakan mencapai Rp8 miliar.

“Rakor ini membahas rencana pengelolaan sampah. Namun, program ini membutuhkan biaya yang tidak sedikit, kurang lebih Rp8 miliar,” ujar Erwin usai rapat koordinasi.

Ia menjelaskan, pemerintah masih perlu melakukan kajian teknis untuk menentukan kebutuhan peralatan, teknologi yang akan digunakan, serta lokasi pembangunan fasilitas pengolahan sampah.

Penentuan lokasi menjadi salah satu aspek penting yang harus diperhatikan. Fasilitas pengolahan nantinya perlu ditempatkan dengan mempertimbangkan jarak dari kawasan permukiman agar kegiatan operasional tidak mengganggu kenyamanan masyarakat.

Pemkot Kotamobagu juga membuka peluang pelibatan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam pengelolaan sampah. Skema tersebut diharapkan dapat memperluas keterlibatan pemerintah desa dan masyarakat dalam mengurangi timbulan sampah sejak dari lingkungan masing-masing.

Besarnya tantangan pengelolaan sampah di Kotamobagu tergambar dari data produksi sampah harian yang mencapai 60,88 ton dari empat kecamatan.

Rinciannya, Kotamobagu Barat menghasilkan 20,14 ton per hari, Kotamobagu Selatan 16,80 ton, Kotamobagu Timur 15,26 ton, dan Kotamobagu Utara sebanyak 8,68 ton.

Jika diakumulasikan, timbulan sampah tersebut mencapai sekitar 1.826,34 ton per bulan. Kondisi ini menjadi salah satu alasan perlunya pembenahan sistem pengelolaan, terlebih kapasitas dan kondisi TPA semakin terbatas.

Di tengah upaya tersebut, rencana pengembangan sistem pengolahan sampah juga mulai mendapat perhatian investor. Peluang ini berpotensi membuka ruang kerja sama untuk menghadirkan teknologi pengolahan yang lebih modern.

Pemkot Kotamobagu kini masih mematangkan sejumlah aspek pendukung, mulai dari kebutuhan anggaran, kesiapan lahan, pemilihan teknologi, hingga pola kemitraan dengan BUMDes.

Pembenahan ini diharapkan tidak hanya menjadi solusi terhadap persoalan penumpukan sampah, tetapi juga membangun sistem pengelolaan yang lebih terukur dan berkelanjutan di Kota Kotamobagu.*

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *