BOLMONG- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bolaang Mongondow menggelar rapat paripurna dengan dua agenda strategis, yakni penandatanganan Nota Kesepakatan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD Tahun Anggaran 2027 serta Pembicaraan Tingkat I terhadap empat Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda).
Rapat yang berlangsung di Ruang Rapat Gedung Kehormatan DPRD Bolmong tersebut dipimpin Ketua DPRD Tony Tumbelaka, didampingi Wakil Ketua Sultan Manggabarani dan Febriyanto Tangahu.
Turut hadir Bupati Bolmong Yusra Alhabsyi bersama Wakil Bupati Dony Lumenta, anggota DPRD, jajaran pejabat pemerintah daerah, pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD), serta sejumlah pejabat eselon III dan IV.
Dalam rapat tersebut, penandatanganan nota kesepakatan KUA-PPAS APBD 2027 menjadi salah satu agenda utama. Kesepakatan ini merupakan tahapan penting dalam proses penyusunan anggaran daerah sekaligus menjadi dasar bagi pemerintah daerah dalam menentukan arah kebijakan fiskal dan prioritas pembangunan pada tahun mendatang.

Ketua DPRD Bolmong, Tony Tumbelaka, menegaskan bahwa kesepakatan KUA-PPAS bukan sekadar pemenuhan tahapan administratif, melainkan bentuk komitmen bersama antara legislatif dan eksekutif dalam memastikan kebijakan anggaran daerah berjalan sesuai kebutuhan masyarakat.
“Melalui kesepakatan ini, DPRD dan pemerintah daerah memiliki landasan yang sama dalam menentukan arah kebijakan serta prioritas pembangunan tahun 2027. Kami berharap program yang nantinya dituangkan dalam APBD benar-benar berorientasi pada kepentingan masyarakat dan mampu menjawab kebutuhan daerah,” ujar Tumbelaka.
Ia juga menekankan pentingnya sinergi antara DPRD dan pemerintah daerah agar seluruh program pembangunan dapat direncanakan secara terukur, efektif, dan memperhatikan kemampuan keuangan daerah.
Selain membahas kebijakan anggaran, rapat paripurna tersebut juga mengagendakan Pembicaraan Tingkat I terhadap empat Ranperda yang dinilai memiliki peran penting dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan perlindungan masyarakat.

Empat Ranperda tersebut meliputi perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2023 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha, serta Perlindungan Pekerja Migran.
Menurut Tumbelaka, pembahasan keempat Ranperda tersebut membutuhkan perhatian bersama agar regulasi yang dihasilkan tidak hanya memenuhi aspek hukum, tetapi juga memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
“Setiap Ranperda yang dibahas harus dikaji secara cermat, baik dari sisi substansi maupun implementasinya. Kami ingin peraturan daerah yang dihasilkan nantinya dapat memberikan kepastian hukum, memperkuat perlindungan masyarakat, serta mendukung pembangunan daerah,” tambahnya.
Pembahasan empat Ranperda tersebut mencakup sejumlah sektor penting, mulai dari optimalisasi pendapatan asli daerah, perluasan perlindungan jaminan sosial bagi pekerja, penguatan tanggung jawab sosial perusahaan, hingga perlindungan terhadap pekerja migran.

Melalui dua agenda tersebut, DPRD Bolmong berharap proses penyusunan APBD 2027 dan pembentukan regulasi daerah dapat berjalan sesuai mekanisme yang berlaku serta menghasilkan kebijakan yang berpihak pada kepentingan masyarakat.
Kesepakatan KUA-PPAS dan pembahasan empat Ranperda ini sekaligus menjadi bagian dari upaya memperkuat koordinasi antara DPRD dan Pemkab Bolmong dalam menjalankan fungsi penganggaran, legislasi, dan pengawasan demi mendorong pembangunan Kabupaten Bolaang Mongondow.*












