ads

DPRD Bolmong Sepakati KUA-PPAS 2027, Empat Ranperda Masuk Pembahasan Tingkat I

BOLMONG – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bolaang Mongondow menggelar rapat paripurna dengan dua agenda penting, yakni penandatanganan Nota Kesepakatan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD Tahun Anggaran 2027 serta Pembicaraan Tingkat I terhadap empat Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda).

Rapat yang berlangsung di Ruang Rapat Gedung Kehormatan DPRD Bolmong tersebut dipimpin Ketua DPRD Tony Tumbelaka, didampingi Wakil Ketua Sultan Manggabarani dan Wakil Ketua Febriyanto Tangahu.

Hadir dalam agenda tersebut Bupati Bolaang Mongondow Yusra Alhabsyi bersama Wakil Bupati Dony Lumenta, sejumlah anggota DPRD, para asisten dan staf ahli, pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD), serta pejabat eselon III dan IV di lingkungan Pemkab Bolmong.

Penandatanganan Nota Kesepakatan KUA-PPAS APBD 2027 menjadi salah satu agenda utama dalam rapat paripurna tersebut. Kesepakatan ini merupakan tahapan penting dalam proses penyusunan APBD, khususnya dalam merumuskan arah kebijakan anggaran dan menentukan prioritas pembangunan daerah untuk tahun 2027.

Selain agenda anggaran, rapat paripurna juga dilanjutkan dengan Pembicaraan Tingkat I terhadap empat Ranperda yang akan dibahas bersama antara pemerintah daerah dan DPRD.

Keempat rancangan regulasi tersebut masing-masing meliputi perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2023 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha, serta Perlindungan Pekerja Migran.

Pembahasan empat Ranperda tersebut mencakup sejumlah sektor strategis, mulai dari penguatan regulasi pendapatan daerah, jaminan sosial dan perlindungan tenaga kerja, hingga pengaturan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan.

Melalui pembahasan ini, pemerintah daerah bersama DPRD diharapkan dapat menghasilkan regulasi yang mampu menjawab kebutuhan masyarakat sekaligus memperkuat landasan hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Sementara itu, kesepakatan KUA-PPAS APBD 2027 menjadi pijakan bagi pemerintah daerah dalam melanjutkan tahapan penyusunan anggaran dengan memperhatikan arah kebijakan serta prioritas pembangunan Kabupaten Bolaang Mongondow.

Dengan terlaksananya rapat paripurna tersebut, DPRD dan Pemkab Bolmong kembali melanjutkan sinergi kelembagaan dalam pembahasan kebijakan anggaran dan pembentukan peraturan daerah sesuai mekanisme serta ketentuan perundang-undangan yang berlaku. ***

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *