BOLMONG – Upaya dalam menata dan menetapkan standar pelayanan bagi Aparatur Sipil Negara (ASN), khususnya di bidang tata kelola keuangan, kini menghadapi tantangan yang semakin kompleks.
Salah satu tantangan utama adalah bagaimana menjaga transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas dalam pelayanan keuangan ASN di tengah pesatnya perkembangan teknologi.
Menanggapi hal itu, Kepala Bidang Perbendaharaan Badan Keuangan Daerah (BKD) Kabupaten Bolaang Mongondow (Bolmong), Wawan Gaib, menginisiasi sebuah konsep standar pelayanan ASN melalui Gerakan Optimalisasi Data Gaji dan Kepegawaian.
Program ini bertujuan meningkatkan efisiensi, transparansi, serta akurasi dalam pengelolaan data kepegawaian dan sistem pembayaran gaji ASN.
“Walaupun implementasinya dapat berbeda di tiap daerah, kami meyakini bahwa penataan standar pelayanan ASN merupakan langkah strategis dalam mendukung tata kelola pemerintahan yang baik,” ujar Wawan, Rabu 22 Oktober 2025.
Ia menjelaskan bahwa gerakan tersebut difokuskan pada pembaruan dan perbaikan data kepegawaian agar lebih akurat, mutakhir, dan sesuai kondisi faktual di lapangan. Selain itu, sistem ini juga akan mengintegrasikan data kepegawaian dengan sistem penggajian, sehingga proses perhitungan gaji, tunjangan, dan hak ASN dapat berjalan lebih cepat dan tepat.
Gerakan tersebut sejalan dengan arah pembangunan nasional yang menekankan digitalisasi serta efisiensi birokrasi, mulai dari pemerintah pusat hingga daerah. “Inisiatif ini merupakan bentuk tindak lanjut atas kebijakan nasional terkait transformasi digital dan penyederhanaan layanan birokrasi,” tambah Wawan, yang saat ini tengah mengikuti Diklat Kepemimpinan (Diklatpim) III. **”
