Halosulawesi.com, BOLSEL– Pemerintah Bolaang Mongondow Selatan (Bolsel) Wakil Bupati Deddy Abdul Hamid, menghadiri pembukaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2027. Kegiatan strategis ini berlangsung di Gedung Mapalus, Kantor Gubernur Sulawesi Utara, Manado, pada Kamis (09/04/26).
Acara yang dibuka secara resmi oleh Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Jenderal Polisi (Purn.) Prof. Drs. H. Tito Karnavian, M.A., Ph.D . Turut hadir dalam agenda penting ini Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait , Gubernur Sulawesi Utara beserta jajaran Pemerintah Provinsi, unsur Forkopimda, para Kepala Daerah se-Sulawesi Utara, serta Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) dan kepala badan keuangan dari seluruh kabupaten/kota
Kepala Bappeda Sulut, Dr. Elvira M. Katuuk, S.T., dalam laporannya menyampaikan bahwa Musrenbang kali ini melibatkan 375 pemangku kepentingan. Dan Tercatat sebanyak 695 usulan masuk dari kabupaten/kota, termasuk 78 usulan spesifik terkait penanganan stunting.
Gubernur Sulawesi Utara dalam paparannya menegaskan komitmen pemerintah untuk memperkuat fondasi masa depan Sulut di tengah dinamika global. Pemprov Sulut menetapkan 8 misi utama, di antaranya pemberantasan KKN, peningkatan kualitas SDM, penguatan daya saing ekonomi, ketahanan pangan, serta perbaikan tata kelola pemerintahan.
“Tahun 2027 menjadi target percepatan peletakan fondasi transformasi Sulawesi Utara. Kami terus mendorong agar setiap kebijakan mampu menjawab aspirasi masyarakat,” ucap Gubernur.
Gubernur juga menyoroti tantangan mandatory spending, di mana belanja pegawai saat ini mencapai 47,52%. Selain itu, progres penataan WPR menunjukkan perkembangan positif dengan tersedianya 63 blok , yang telah masuk dalam SK seluas 6.300 hektar. Pemerintah daerah tengah menunggu SK Menteri untuk selanjutnya ditetapkan melalui Peraturan Gubernur , karena ada 9 kabupaten/kota yang memiliki potensi pertambangan rakyat.
Berdasarkan data BPS pusat ,
pertumbuhan ekonomi Sulut berada di angka 52,36%, menempatkan provinsi ini dalam 8 besar nasional. Meski demikian, Gubernur tetap memberikan atensi pada tingkat pengangguran yang berada di angka 5,78% dan ini masuk dalam katagori aman, serta risiko bencana alam (gempa, banjir, dan gunung berapi). Pemprov telah berkoordinasi dengan BNPB Pusat untuk pengadaan sistem peringatan dini (early warning system) guna meminimalisir dampak korban.
Di akhir sambutannya, Gubernur meminta seluruh perangkat daerah untuk melakukan sinkronisasi anggaran demi kepentingan masyarakat serta rutin melakukan monitoring dan evaluasi terhadap Program Strategis Nasional . Sinergi antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota diharapkan mampu memastikan pembangunan tepat sasaran dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Sulawesi Utara secara merata.
Mendagri dalam sambutanya ,mengatakan bahwa program yang diberikan presiden baru sebagian program tetapi sudah bisa memberikan manfaat bagi para pengambil kebijakan untuk diberikan langsung pada masyarakat .
Ia juga memaparkan kapasitas fiskal , dan pengeluaran biaya belanja pegawai di setiap provinsi ,dan kabupaten kota .
Di sisi lain Ia juga memberikan apresiasi kepada 6 kabupeten kota termasuk kab.Bolsel yang sudah melaksanakan penerapan layanan melalui mal pelayanan publik MPP di provinsi Sulut.
Dalam pertemuan secara langsung bersama Menteri PKP RI , Wakil Bupati Deddy Abdul Hamid, mengajukan permohonan kepada Menteri PKP Maruarar Sirait untuk pembangunan 300 unit rumah subsidi untuk masyarakat di Kabupaten Bolsel. Dan tahun ini juga kabupaten Bolaang Mongondow Selatan mendapatkan BSPS sebanyak 500 dari tahun lalu yang hanya berjumlah 100 .
Wabup Deddy juga menegaskan komitmen Pemerintah Kabupaten Bolsel untuk terus bersinergi dengan pemerintah provinsi maupun pusat. Partisipasi ini bertujuan memastikan bahwa program-program prioritas di Kabupaten Bolsel dapat terakomodasi dan selaras dengan arah pembangunan makro Provinsi Sulawesi Utara untuk tahun anggaran 2027.
Musrenbang ini menjadi wadah krusial bagi seluruh pemangku kepentingan untuk merumuskan kebijakan pembangunan yang komprehensif, mulai dari peningkatan infrastruktur, pengembangan sumber daya manusia, hingga penguatan ekonomi
diketahui Saat ini, Sulut sendiri telah berhasil merealisasikan 8.000 unit Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) , kemudian rumah subsidi ada ketambahan dari Mentri PKP menjadi 15.000 rumah subsidi yang akan di bangun. (Av9)
