BOLMONG- Ketua DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow (Bolmong), Tony Tumbelaka, bersama Wakil Ketua DPRD Sulhan Manggabarani kembali melaksanakan kunjungan kerja (kunker).
Kali ini Kunker kedua pimpinan DPRD Bolmong tersebut ke Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, dalam rangka konsultasi terkait penguatan sinergitas penyelenggaraan pemerintahan daerah.
Kunjungan tersebut difokuskan pada koordinasi dengan Direktorat Fasilitasi Kepala Daerah dan DPRD (FKDH) Kementerian Dalam Negeri.
Dalam pertemuan itu, rombongan DPRD Bolmong membahas berbagai aspek strategis, terutama terkait peran legislatif dalam mendukung program pemerintah daerah, termasuk penguatan ketahanan pangan di Provinsi Sulawesi Utara.
Ketua DPRD Bolmong, Tony Tumbelaka menyampaikan bahwa kunjungan ini menjadi bagian penting dalam memastikan sinkronisasi kebijakan antara pemerintah pusat dan daerah.
Menurutnya, DPRD memiliki peran strategis dalam mendorong kebijakan yang berpihak pada kepentingan masyarakat.
“Melalui konsultasi ini, kami ingin memastikan bahwa langkah-langkah yang diambil di daerah selaras dengan arah kebijakan nasional, terutama dalam memperkuat sinergi antara eksekutif dan legislatif,” ujarnya.
Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Bolmong, Sulhan Manggabarani menambahkan bahwa penguatan koordinasi dengan Kemendagri diharapkan dapat meningkatkan efektivitas pelaksanaan program pembangunan di daerah.
Ia juga menekankan pentingnya dukungan regulasi dan pendampingan dari pemerintah pusat agar DPRD dapat menjalankan fungsi pengawasan, penganggaran, dan legislasi secara optimal.
Dari pihak Kemendagri, perwakilan Direktorat FKDH menyambut baik kunjungan tersebut dan mengapresiasi langkah DPRD Bolmong dalam membangun komunikasi aktif dengan pemerintah pusat. Sinergitas antara DPRD dan pemerintah daerah dinilai menjadi kunci dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.
Kunjungan kerja ini diharapkan dapat menghasilkan rekomendasi konkret yang dapat diterapkan di Kabupaten Bolaang Mongondow, guna meningkatkan kinerja pemerintahan serta kesejahteraan masyarakat.*
