KOTAMOBAGU- Pemerintah Kota Kotamobagu melalui Staf Khusus Wali Kota Bidang Lingkungan, Putri Damayanti Potabuga, menggencarkan edukasi pengelolaan dan pemilahan sampah rumah tangga di Desa Sia dan Desa Pontodon Timur, Selasa (4/11/2025).
Program ini bekerja sama dengan NGO Climate Institute sebagai upaya meningkatkan kesadaran warga untuk menekan jumlah sampah sejak dari sumbernya.
Putri menjelaskan bahwa sebagian besar sampah yang masuk ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA) berasal dari rumah tangga, sehingga pengurangan sampah seharusnya dimulai dari level rumah.
“Pemilahan sampah dari rumah dan meminimalisir debit sampah yang masuk ke TPA adalah langkah paling efektif,” ujarnya.
Ia juga menegaskan bahwa upaya tersebut akan meringankan beban Dinas Lingkungan Hidup serta pasukan oranye dalam proses pengangkutan sampah.
Dalam kegiatan sosialisasi tersebut, Putri mengapresiasi pemerintah desa dan warga yang menyambut program dengan antusias. Ke depan, pihaknya berencana melibatkan karang taruna sebagai agen perubahan lingkungan.
“Kami akan melibatkan karang taruna desa untuk mendorong ekonomi sirkuler dan membuka peluang green job bagi pemuda dan masyarakat, termasuk kelompok pemuda gereja,” kata Putri.
Program ini juga memberi edukasi kepada peserta yang mayoritas perempuan, mengingat peran mereka yang dekat dengan aktivitas rumah tangga, terutama dalam produksi sampah organik.
Putri juga mendorong agar sampah organik dapat dikelola langsung dari rumah, sementara sampah residu seperti kardus dan plastik akan didaur ulang atau dijual kembali.
Ia mengungkapkan bahwa pemerintah daerah di wilayah Bolaang Mongondow Raya (BMR) tengah menjajaki kerja sama dengan perusahaan luar daerah untuk mengolah sampah kardus menjadi produk bernilai tambah.
Selain edukasi, sosialisasi ini menjadi langkah awal untuk mengukur kesiapan desa dalam menerapkan program pengelolaan sampah terpadu.
“Kami selaku staf khusus bidang lingkungan akan memberikan dukungan penuh bagi desa dalam menggagas dan mendorong lahirnya kebijakan hijau, termasuk peraturan desa yang berpihak pada lingkungan,” tegasnya.*
