KOTAMOBAGU- Pemerintah Kecamatan Kotamobagu Utara bekerja sama dengan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Sulawesi Utara serta Politeknik Kesehatan (Poltekkes) Manado menggelar Focus Group Discussion (FGD) terkait penyusunan policy brief implementasi kebijakan pengasuhan pada 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK).
Adapun kegiatan tersebut berlangsung di Desa Pontodon Timur dan menjadi bagian dari upaya bersama menanggulangi masalah stunting secara lebih terarah dan partisipatif.
FGD ini dibuka secara resmi oleh Camat Kotamobagu Utara, Mohammad Djunaidi Edo Mopobela. Dalam sambutannya, ia menyampaikan apresiasi atas terpilihnya Desa Pontodon Timur sebagai salah satu dari dua desa di Sulawesi Utara yang menjadi lokasi kegiatan strategis ini.
“Pontodon Timur sangat beruntung menjadi bagian dari kegiatan penting ini. Kami berharap forum ini dapat dimanfaatkan semaksimal mungkin untuk menyuarakan tantangan dan kebutuhan masyarakat terkait pengasuhan dan pemenuhan gizi anak,” ujarnya.
Camat Edo juga menekankan bahwa FGD ini merupakan langkah awal dalam merumuskan kebijakan yang lebih tepat sasaran untuk mendukung tumbuh kembang anak di wilayah Kotamobagu Utara, terutama dalam upaya pencegahan stunting.
Sementara itu, Ketua Tim Poltekkes Manado, Meldy E. Pascoal, dalam paparannya mengungkapkan adanya peningkatan angka stunting di Kota Kotamobagu.
Jika pada 2024 angka stunting tercatat sebesar 20,5%, maka pada 2025 meningkat menjadi 23,2%. Hal ini menurutnya menjadi indikator perlunya pendekatan baru dan kolaboratif dalam menyusun strategi penanggulangan.
“Forum ini bukan hanya tempat berbagi data, tapi juga untuk mendengarkan langsung aspirasi dan pengalaman dari masyarakat desa. Hasil diskusi akan kami bawa sebagai bahan kajian untuk disampaikan kepada Wali Kota Kotamobagu,” jelas Meldy.
Ia juga menambahkan bahwa penanganan stunting memerlukan keterlibatan semua elemen masyarakat—tokoh agama, adat, kader kesehatan, hingga pemuda—agar solusi yang disusun bisa diterapkan secara nyata di tingkat desa.
FGD ini turut dihadiri oleh sejumlah pemangku kepentingan, termasuk perwakilan BKKBN Provinsi Sulut, tim dari Poltekkes Manado (Vera T. Harikedua dan Muksin Pasambuna), Sangadi Pontodon Timur Imelda Pasambuna, perwakilan OPD terkait, tokoh agama, tokoh masyarakat, lembaga adat, kader kesehatan, serta karang taruna.
Diskusi berlangsung dengan semangat kolaboratif yang tinggi. Para peserta menyuarakan harapan agar hasil FGD ini mampu menjadi pijakan kuat bagi perumusan kebijakan pengasuhan anak yang lebih berkelanjutan dan kontekstual di Kota Kotamobagu.*
